Direktur Utama Antam Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan rencana pemerintah tersebut pada dasarnya tidak menjadi masalah bagi perusahaan, lantaran di dalam kontrak sudah ada klausul force majeure apabila ada perubahan peraturan.
"Tidak masalah lah," ujar Arie kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, Senin kemarin (19/8/2019).
Lebih lanjut, ia menyatakan, perusahaan tetap akan mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menyetop ekspor bijih nikel. Dengan penyetopan itu maka harga nikel akan naik dengan sendirinya. Dia pun menegaskan, pelarangan ekspor nikel juga tidak akan berdampak kepada pembangunan smelter feronikel Antam.
Kendati demikian, Arie mengakui, jika ada penyetopan ekspor ore nikel maka Antam akan kehilangan potensi pendapatan dari komoditas itu meskipun tidak terlalu signifikan.
"Misal saja dalam setahun ada 4 juta ton ekspor sekitar US$ 150 juta per tahun kasarnya Rp 2 triliun. Target revenue kami kan bisa Rp 30 triliun. Jadi secara revenue untuk 1 tahun turun 7% lah," jelasnya.
Namun, lanjut Arie, akan ada kompensasi dari kenaikan harga dan peningkatan penjualan dan bauksit emas sehingga potensi Rp 2 triliun yang hilang itu bisa ditutupi.
Di sisi lain, Arie berpendapat, pemerintah memiliki pertimbangan lain yang lebih memberi keuntungan bagi bangsa dan negara dengan pelarangan itu. Ia mengatakan, dengan dihentikannya ekspor ore nikel maka harga nikel akan naik, dan perusahaan smelter akan mencetak lebih besar keuntungan, sehingga dapat berkontribusi lebih banyak lagi ke negara dalam bentuk pajak.
"Antam sebagai perusahaan negara harus mendukung bagi peningkatan nilai tambah bagi bangsa dan negara. Selain itu terjadi konservasi terhadap cadangan nikel yang ada di bumi," pungkasnya.
Pada perdagangan Selasa ini (20/8/2019), rencana pelarangan ekspor nikel ini membuat harga saham emiten-emiten nikel berguguran termasuk Antam. Saham ANTM minus 4,15% di level Rp 1.040/saham, saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) juga turun 1,72% di level Rp 3.420/saham.
Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya menegaskan kebijakan percepatan larangan ekspor bijih besi sedang dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Larang ekspor tersebut diberlakukan untuk mengembangkan industri hilir (hilirisasi nikel) agar nikel Indonesia punya nilai lebih.
"Presiden masih sedang mempertimbangkan, mau hilirisasi (nikel) ini dipercepat atau tidak," kata Jonan kepada CNBC Indonesia di Tembagapura, Minggu (18/8).
Kendati demikian, Arie mengakui, jika ada penyetopan ekspor ore nikel maka Antam akan kehilangan potensi pendapatan dari komoditas itu meskipun tidak terlalu signifikan.
"Misal saja dalam setahun ada 4 juta ton ekspor sekitar US$ 150 juta per tahun kasarnya Rp 2 triliun. Target revenue kami kan bisa Rp 30 triliun. Jadi secara revenue untuk 1 tahun turun 7% lah," jelasnya.
Namun, lanjut Arie, akan ada kompensasi dari kenaikan harga dan peningkatan penjualan dan bauksit emas sehingga potensi Rp 2 triliun yang hilang itu bisa ditutupi.
Di sisi lain, Arie berpendapat, pemerintah memiliki pertimbangan lain yang lebih memberi keuntungan bagi bangsa dan negara dengan pelarangan itu. Ia mengatakan, dengan dihentikannya ekspor ore nikel maka harga nikel akan naik, dan perusahaan smelter akan mencetak lebih besar keuntungan, sehingga dapat berkontribusi lebih banyak lagi ke negara dalam bentuk pajak.
"Antam sebagai perusahaan negara harus mendukung bagi peningkatan nilai tambah bagi bangsa dan negara. Selain itu terjadi konservasi terhadap cadangan nikel yang ada di bumi," pungkasnya.
Pada perdagangan Selasa ini (20/8/2019), rencana pelarangan ekspor nikel ini membuat harga saham emiten-emiten nikel berguguran termasuk Antam. Saham ANTM minus 4,15% di level Rp 1.040/saham, saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) juga turun 1,72% di level Rp 3.420/saham.
Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya menegaskan kebijakan percepatan larangan ekspor bijih besi sedang dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Larang ekspor tersebut diberlakukan untuk mengembangkan industri hilir (hilirisasi nikel) agar nikel Indonesia punya nilai lebih.
"Presiden masih sedang mempertimbangkan, mau hilirisasi (nikel) ini dipercepat atau tidak," kata Jonan kepada CNBC Indonesia di Tembagapura, Minggu (18/8).
sumber : cnbcnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar